<p>Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Indonesia meletakkan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan di tangan seorang presiden yang berperan sebagai lembaga eksekutif dan dibantu oleh para menteri atau kabinet. Adapun tugas lembaga negara yang lain dipegang oleh kekuasaan legislatif ( kekuasaan membuat UU) dan yudikatif ( menegakkan peraturan perundangan ). Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai lembaga dalam pelaksana kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan UUD (Undang-Undang Dasar) Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat meliputi: MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY, KPU. Jadi lembaga negara yang memiliki kekuasaan membuat UUD adalah lembaga legislatif.</p>